Komisi IV Minta KLHK Fokus Tekan Laju Deforestasi Hutan Indonesia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Foto: Andri
Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRG) untuk segera menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Hal ini menjadi penting karena pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk mengurangi laju deforestasi sekaligus merawat kelestarian hutan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Baginya, kelestarian hutan di Indonesia harus jadi fokus utama dari KLHK. Dirinya tidak ingin kerusakan hutan yang masif tetap terjadi seiring tumbuhnya perekonomian Indonesia.
“Kami ingin KLHK itu menjaga kelestarian hutan dan juga memulihkan lingkungan hidup. Seperti, dengan menegakan hukum, menghentikan pemberian izin penggunaan kawasan hutan. Namun, hal ini bisa dipertimbangkan jika ada kepentingan publik yang tidak bertentangan dengan kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan,” ucap Kang Dedi, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu turut meminta program ketahanan bencana dan perubahan iklim, harus berjalan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Terakhir, sebagai pelaksana yang menjaga hutan di tingkat tapak, Dedi ingin program kerja tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Sebagai informasi, Komisi IV DPR RI telah mendengarkan penjelasan KLHK beserta BRGM yang meminta pengusulan tambahan Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebesar Rp2,14 triliun. Sebelumnya, alokasi anggaran tahun 2023 untuk KLHK sebesar Rp6,18 triliun, di mana jika ditambahkan dengan usulan tersebut maka akan menjadi sebesar Rp8,32 triliun. (ts/sf)
